Menanam Porang, Menahan Konflik: Uji Coba Jalan Tengah di Penyangga Kawasan Suaka Alam Pulau Bawean

Bawean - Di tengah meningkatnya tekanan terhadap kawasan konservasi, upaya mencari titik temu antara kepentingan ekologis dan ekonomi masyarakat kembali diuji di Pulau Bawean. Kali ini, melalui sesuatu yang tampak sederhana: menanam porang.

Dalam tiga hari terakhir, 20–22 Juni 2026, Balai Besar KSDA Jawa Timur bersama Yayasan Binaya Foundation menjalankan rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis agroforestri di wilayah penyangga kawasan Suaka Alam Pulau Bawean. Program ini menyasar tiga desa, Telukjatidawang, Sukaoneng, dan Dekatagung, yang berada di ruang transisi antara kawasan lindung dan aktivitas warga.

Kegiatan diawali dengan pertemuan koordinatif di tingkat tapak. Tim lapangan menerima kunjungan mitra, membahas rencana teknis, serta menyusun tahapan pelaksanaan yang dirancang berlangsung selama sepuluh hari. Fokus utama: membangun model percontohan agroforestri yang dapat direplikasi oleh masyarakat.

Dari hasil diskusi, disepakati pembangunan demplot seluas 30 x 30 meter di Dusun Sumberlanas, Desa Telukjatidawang. Lahan milik warga tersebut dinilai memiliki potensi untuk pengembangan sistem agroforestri berbasis komoditas bernilai ekonomi.

Komposisi tanaman yang dipilih mencerminkan pendekatan kompromi. Sengon dan sukun ditanam untuk memperbaiki struktur dan tutupan lahan, sementara porang menjadi komoditas utama yang diharapkan memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Pendekatan ini bukan tanpa alasan. Selama ini, kawasan penyangga kerap menjadi titik rawan konflik antara manusia dan satwa liar. Ketika ruang hidup satwa menyempit dan kebutuhan ekonomi masyarakat meningkat, benturan kepentingan sulit dihindari.

Melalui agroforestri, yayasan binaya foundation dan pemerintah mencoba menawarkan jalan tengah, memperkuat fungsi ekologis lahan tanpa mengabaikan kebutuhan ekonomi warga.

Pada 21 Juni, tim melakukan verifikasi lapangan sekaligus memastikan dukungan pemilik lahan dan kelompok tani setempat. Hasilnya, penerimaan masyarakat cukup tinggi. Pemilik lahan menyatakan kesediaannya, sementara kelompok tani menunjukkan minat untuk terlibat dalam kegiatan lanjutan.

Koordinasi juga dilakukan dengan narasumber lokal yang akan memberikan pelatihan teknis budidaya porang. Materi yang disiapkan mencakup teknik penanaman, pengelolaan, hingga potensi pascapanen, upaya untuk memastikan bahwa program ini tidak berhenti pada tahap simbolik.

Sehari berikutnya, komunikasi diperluas ke pemerintah desa di tiga wilayah sasaran. Dukungan yang muncul tidak sekadar administratif. Masing-masing desa menyatakan komitmen untuk mengirimkan perwakilan kelompok tani sebagai peserta sosialisasi dan pelatihan.

Respons ini menjadi indikator penting. Dalam banyak kasus, kegagalan program konservasi justru berakar pada minimnya penerimaan sosial. Di Bawean, pendekatan berbasis kebutuhan lokal tampaknya membuka peluang keberhasilan yang lebih besar.

Meski demikian, tantangan tetap membayangi. Agroforestri bukan solusi instan. Keberhasilannya sangat bergantung pada pendampingan berkelanjutan, konsistensi monitoring, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan sistem secara mandiri.

Di sisi lain, efektivitasnya dalam menekan konflik satwa juga belum bisa diukur dalam waktu singkat. Perbaikan tutupan lahan memang diyakini dapat mengurangi tekanan terhadap kawasan inti, tetapi perubahan perilaku satwa dan manusia membutuhkan waktu yang lebih panjang.

Pulau Bawean kini menjadi semacam laboratorium kecil bagi pendekatan konservasi berbasis masyarakat. Di sini, kebijakan diuji di lapangan, bukan di atas kertas.

Apakah menanam porang benar-benar bisa menahan konflik? Atau sekadar menjadi jeda sebelum persoalan yang sama kembali muncul? Untuk saat ini, jawabannya masih tumbuh, perlahan, di bawah naungan pohon, dan di antara harapan masyarakat yang ikut menanamnya.

Penulis : Fajar Dwi Nur Aji - PEH Ahli Muda 

Editor : Agus Irwanto

Sumber : Bidang KSDA Wilayah II Gresik