BBKSDA JAWA TIMUR

SOP

Kode Dok

:

SOP-SP2.01.01

Terbit/Tgl

:

01/ 09-09-2009

PEMBERIAN IZIN PENGAMBILAN DAN PENANGKAPAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Revisi/Tgl

:

00/ –

Halaman

:

1 dari 4

1.

Dasar Pelaksanaan

1.1

Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasl 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

2.

Tujuan Kegiatan

2.1

Non Komersial

2.1.1

Pengkajian, penelitian dan pengembangan

2.1.2

Peragaan non komersial

2.1.3

Pertukaran

2.1.4

Perburuan

2.1.5

Pemeliharaan untuk kesenangan

2.2

Komersial

2.2.1

Penangkaran

2.2.2

Perdagangan

2.2.3

Peragaan Komersial

2.2.4

Budidaya tanaman obat

3.

Ruang Lingkup

Izin dapat diberikan kepada :

3.1

Non Komersial

3.1.1

Perorangan

3.1.2

Koperasi

3.1.3

Lembaga Konservasi

3.1.4

Lembaga Penelitian

3.1.5

Perguruan Tinggi

3.1.6

Lembaga Swadaya Masyarakat (organisasi non pemerintah) yang bergerak di bidang konservasi kenekaragaman hayati

3.2

Komersial

3.2.1

Perusahaan Perorangan

3.2.2

Koperasi

3.2.3

Badan Usaha Milik Negara

3.2.4

Badan Usaha Milik Daerah

3.2.5

Badan Usaha Milik Swasta

Catatan :

3.1

Izin pengambilan/penangkapan komersial, izin diberikan kepada Pengedar Dalam Negeri atau kepada Pengumpul tumbuhan dan satwa liar

Status Satwa :

3.1

Dapat diterbitkan untuk jenis yang tidak dilindungi dan dilindungi yang ditetapkan sebagai satwa buru dan telah ditetapkan dalam kuota pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar

4.

Kelengkapan Proses

Dalam permohonan memuat informasi, diantaranya :

4.1

Jenis

4.2

Jumlah

4.3

Jenis Kelamin

4.4

Umur atau ukuran

4.5

Wilayah pengambilan

4.6

Deskripsi rinci mengenai tujuan pengambilan atau penangkapan

5.

Unit Kerja / Petugas Terkait

5.1

Kepala Balai Besar KSDA

5.2

Kepala Bidang Teknis KSDA

5.3

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan

5.4

Sub Bagian Umum

5.5

Staf Teknis Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan

6.

Tahapan Kerja

6.1

Surat pemohonan oleh pemohon dengan memuat persyaratan sebagaimana tercantum pada nomor 4.

6.2

Permohonan diajukan kepada Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur

6.3

Staf seksi pemanfaatan dan pelayanan menerima pemohonan dan membuat dokumen serah terima dokumen permohonan serta melaksanakan check list dokumen permohonan.

6.3.1

Apabila tidak lengkap, Staf Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan membuat surat pemberitahuan kekurangan Kelengkapan dokumen.

6.3.2

Apabila lengkap dilanjutkan ke tahap berikutnya

6.4

Staf subbag umum mengagenda permohonan dan memberikan lembar penerus berupa lembar disposisi internal untuk diserahkan kepada Kepala Seksi Pemanfaatan dan pelayanan

6.5

Kepala seksi pemanfaatan dan pelayanan melaksanakan telaahan dan memberikan arahan sesuai acuan normatif dan langkah penyelesaiaannya yang dicantumkan dalam lembar disposisi

6.6

6.6.1

Berdasarkan disposisi dari kepala seksi pemanfaatan dan pelayanan,   staf seksi pemanfaatan dan pelayanan melaksanakan pengkajian permohonan sesuai dengan aspek teknis dan administrasi.

6.6.2

Berdasarkan hasil kajian, staf seksi pemanfaatan dan pelayanan menyusun draft Surat Keputusan/ Surat Izin / Surat Penolakan dan diserahkan kepada Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan.

6.7

Kepala Seksi pemanfaatan dan pelayanan, memeriksa Kajian dan draft Surat Keputusan/ Surat Izin / Surat Penolakan terkait terkait acuan normatif.

6.7.1

Apabila ada perbaikan, dikembalikan kepada Staf Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan

6.7.2

Apabila tidak ada perbaikan Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan menandatangani kajian dan membubuhkan paraf persetujuan pada konsep Surat Keputusan/ Surat Izin/ Surat penolakan dan meneruskan kepada Kepala Bidang Teknis

6.8

Kepala Bidang Teknis KSDA, memeriksa Kajian dan konsep Surat Keputusan/ Surat Izin/ Surat Penolakan terkait dengan Penulisan dan penggunaan bahasa

6.8.1

Apabila ada perbaikan, dikembalikan kepada Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan

6.8.2

Apabila tidak ada perbaikan Kepala Bidang Teknis menandatangani kajian dan membubuhkan paraf persetujuan pada konsep surat keputusan/surat izin/ surat penolakan dan meneruskan kepada Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur

6.9

Kepala Balai Besar melaksanakan pencermatan terhadap kajian teknis dan konsep surat keputusan/ surat izin/ surat penolakan

6.9.1

Apabila ada saran atau perbaikan, dikembalikan kepada Bidang Teknis KSDA

6.9.2

Apabila tidak ada perbaikan Kepala Balai Besar KSDA menandatangani Surat keputusan/ surat izin/ surat penolakan

6.10

Staf subbag umum memberikan nomor dan tanggal surat keputusan/ surat izin/ surat penolakan dan menyerahkan dokumen surat izin kepada pemohon serta pengarsipan

7.

Waktu Penyelesaian Proses

7.1

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima.

7.2

Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Tahap

Urutan Kegiatan

Waktu Penyelesaian

1

6.1 -6.4

4 hari

2

6.5 – 6.9

8 hari

3

6.10

2 hari

Total

14 hari

8.

Masa Berlaku Izin

8.1

Izin berlaku maksimum selama 1 (satu) tahun